Penaikan elpiji 12 kilogram terjadi dalam kurun waktu dua bulan oleh Pertamina. Harga elpiji itu disebut sudah mengacu pada harga keekonomian sehingga Pertamina tidak akan mengalami kerugian.
Sementara itu, pada 1 Januari Pertamina melakukan penurunan harga premium dari Rp8.500 menjadi Rp7.600. Penyesuaian harga tersebut terkait penurunan minyak dunia.
Namun penurunan harga premium sekaligus mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM). Pencabutan subsidi itu menunjukkan semakin sempurnanya liberalisasi tata kelola dan tata niaga di Indonesia.
"Indikasi liberalisasi elpiji itu ada. Ini kan aneh," kata pengamat energi, Iwa Garniawa, di Jakarta, hari ini.
Menurut Iwa, bahkan negara liberal seperti Amerika Serikat pun tak mampu melakukan liberalisasi di sektor energi.
Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara seharusnya melayani kepentingan rakyat, bukan kepentingan korporasi asing. Hal itu sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang menyebut bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
"Dengan kondisi seperti ini sebenarnya Pertamina itu perusahaan siapa? Fungsinya untuk apa kalau semuanya diserahkan kepada pasar?" kata Iwa. "Ingat Pertamina bukan perusahaan swasta jadi rugi untuk kepentingan rakyat tak masalah."
Karena kewajiban pemerintah terhadap pengelolaan energi dibebankan kepada Pertamina, sedangkan Pertamina membebankan kepada rakyat, rtinya pemerintah tidak mau bekerja.
Seharusnya pemerintah menyediakan energi dengan harga terjangkau kepada rakyat. Jika energi ada tapi harga mahal berarti keberpihakan pemerintah kepada rakyat patut diragukan.
Saat ini elpiji menjadi kebutuhan energi orang Indonesia, baik orang mampu maupun miskin. Bahkan penggunaan elpiji 12 kilogram terdiri dari dua kelas; menengah ke atas dan menengah ke bawah. Dengan demikian mereka yang dulunya menggunakan 12 kg akan beralih ke elpiji 3 kg.
"Pasti terjadi perpindahan besar-besaran dari 12 kg ke 3 kg," kata Iwa. Baca Lebih Lengkap
1 jam yang lalu
