Pengamat kebijakan pajak Justinus Prastowo heran mengapa pemerintah lebih suka membebani masyarakat kecil untuk pembangunan. Padahal selama ini pembangunan infrastruktur juga dibiayai dari pajak rakyat kecil itu. Kini pemerintah ingin membebani rakyat dengan iuran jaminan pensiun yang dananya akan dikelola demi pembangunan infrastruktur. “Harusnya pemerintah membebankan biaya pembangunan infrastruktur kepada orang super kaya. Biaya itu dari dana pajak mereka. Selama ini, orang super kaya yang harusnya bayar pajak lebih besar justru kontribusinya lebih kecil. Sedangkan pegawai, karyawan dan buruh memberi kontribusi besar terhadap pajak,” kata Justinus. Menurutnya, selama ini telah terjadi ketimpangan dalam struktur penerimaan pajak. Kontribusi orang kaya lewat pajak hanya Rp5 triliun dan selama 8 tahun terakhir jumlahnya tetap. Sedangkan kontribusi masyarakat menengah ke bawah seperti karyawan, buruh dan lain sebagainya dalam periode yang sama mencapai Rp150 triliun. Jadi selama ini,
pemerintah hanya memungut pajak dari kalangan menengah ke bawah.
