Koalisi Bersih: Lawan Pengusung Revisi UU KPK!

Pertama, memboikot dengan mengajak publik untuk tidak memilih calon legislatif dan kepala daerah dari partai-partai politik pengusung revisi UU KPK. Adapun partai politik yang paling banyak menyerukan merevisi undang-undang KPK adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebanyak 15 anggota, Partai Nasional Demokrat 12 anggota, Partai Golkar 9 anggota, Partai Persatuan Pembangunan 5 anggota, Partai Hanura 3 anggota, dan Partai Kebangkitan Bangsa 2 anggota. Lihat Selengkapnya