Telolet, Klakson, dan Ironi Jalanan Kita

Klakson berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu “klazo” yang artinya “menjerit”. Ia adalah simbol teguran paling keras di jalan. Maka, jika ia masih dimodifikasi lagi agar lebih menyalak, ia tak lagi terdengar sebagai “jeritan”, tapi “umpatan”.

Dalam jeritan, asumsinya adalah terjadi kesalahan fatal pada kendaraan lain, sehingga perlu jalan terakhir berupa jeritan untuk menegurnya. Adapun jika klaksonnya telah dimodifikasi lebih menyalak, maka apa pun yang keluar darinya, kesalahan pasti justru kembali pada penekannya, bukan lagi objek klakson itu.

Persis seperti knalpot. Orang memaklumi bunyinya karena memang begitulah seharusnya agar motor beroperasi. Tapi, jika ia telah dimodifikasi lebih menyalak, maka tentu itu akan mengundang kemarahan orang-orang di sekitarnya. Saya termasuk yang sering tak mampu menahan amarah mendengar bisingnya knalpot modifikasi hingga terlontar spontan dan begitu saja doa buruk untuk pengendaranya.

Kebodohan pengendara motor berknalpot bising itu seolah menular ke saya, atau sebagian orang yang terpaksa ke mana-mana dengan headset di jalanan agar tak jadi korban kebisingan klakson dan knalpot. Akhirnya, jadilah lingkaran setan kebodohan di jalanan Jakarta seperti kerap kita saksikan setiap harinya.

Maka, dari klakson dan knalpot, kita sebenarnya bisa tahu karakteristik pemiliknya: sopan atau bodoh. Dalam laporan Kompas disebutkan bahwa di Jepang, Eropa, atau Amerika, jarang sekali orang membunyikan klakson lantaran tingginya rasa solidaritas dan disiplin berlalu lintas, sehingga praktis klakson hanya digunakan untuk menghalau hewan yang nyasar ke jalanan.

Tapi, di Jakarta, dengan klakson, kita seolah saling menuding hewan orang-orang di jalanan. Tan… ton… tan… ton. Semua yang di depan kita diposisikan seolah hewan yang nyasar ke jalanan, dan karenanya terus klakson berbunyi menghalau mereka. Kita merasa jalanan seolah milik engkong kita. Kita perkosa jalanan ibu kota. Sehingga lengkaplah derita ibu kota: polusi udara, polusi suara pula! Baca Selanjutnya

Ahok, Fahri Hamzah, dan PKS: Antara Moral dan Citra

Salah satu yang paling dikeluhkan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) adalah komunikasinya yang keras, selain statusnya yang non-Muslim. Ia kerap mengeluarkan kata-kata yang dianggap tak pantas. Tak main-main, poin ini menjadi salah satu titik kritik keras kalangan oposisi Ahok sekaligus pertimbangan bagi calon pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta nanti.

Begitu juga Fahri Hamzah. Ia dipecat dari seluruh jenjang kepartaian Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lantaran, seperti ditegurkan Ketua Majelis Syuro PKS, salah satunya tidak menjaga kesantunan dalam menyampaikan pendapat ke publik. Dengan begitu, posisinya sebagai anggota PKS, apalagi di kursi Wakil Ketua DPR RI, akan mengancam marwah PKS.

Namun, apakah itu melanggar etika atau tak etis? Pertanyaan ini penting untuk diperbincangkan, sebab jika itu menyangkut etika, maka berarti menyangkut moral: tata nilai paling dasar dari manusia. Baca Selanjutnya